5 Juta Lebih Penduduk Papua dan Papua Barat Terdaftar BPJS Kesehatan

5 Juta Lebih Penduduk Papua dan Papua Barat Terdaftar BPJS Kesehatan

Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua-Papua Barat, Ario Pambudi Trisnowibowo menyampaikan jumlah peserta JKN-KIS se wilayah Papua dan Papua Barat sampai dengan 1 November 2019 sebanyak 5.112.762 jiwa, dengan rincian jumlah peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 727.925 jiwa, segmen PBPU sebanyak 191.588 jiwa dan segmen Bukan Pekerja sebanyak 46.475 jiwa.
.
Sedangkan untuk peserta yang dijaminkan oleh Pemerintah Pusat (PBI APBN) sebanyak 3.614.503 jiwa dan Pemerintah Daerah (PBI APBD) sebanyak 532.271 jiwa.
.
Sementara untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebanyak 747 dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sebanyak 43 yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat.
.
“Ini menunjukkan pemerintah memperhatikan kondisi rakyatnya, Sebab negara hadir selain membayari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), juga menambah subsidi segmen PBPU,” katanya.
.
BPJS Kesehatan juga lakukan sistem jemput bola kepada masyarakat di pedalaman Papua. BPJS Kesehatan yakin sistem jemput bola sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berada di pedalaman. Apalagi ketika ada suatu kebijakan, informasi maupun program-program yang diturunkan dari pemerintah, tidak semua masyarakat di setiap daerah dapat menerimanya secara langsung.
.
Banyak faktor yang dapat menjadi penghalang, salah satunya adalah letak geografis  yang sangat berpengaruh untuk masyarakat menerima informasi yang jelas dan akurat.
.
Anis Mabel, salah satu warga masyarakat di Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, mengaku senang dengan program jemput bola yang dilakukan BPJS. Ia dan warga lainnya langsung memahami apa yang dimaksud KIS. 
.
"Sebagian besar warga di sini sudah menerima kartu ini. Ada yang sudah digunakan dan pelayanan yang kami dapatkan cukup baik dan memuaskan,” kata Anis.
.
Kabupaten Jayawijaya menjadi salah satu kabupaten yang menerima predikat Universal Health Coverage (UHC) pada 8 Januari 2019. Predikat ini didapat karena 95% atau lebih penduduknya terjamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Adapun yang belum terjamin dikarenakan terkendala dalam identitas.