Ternyata OPM Tidak Paham Sejarah Indonesia

OPM Tidak Paham Sejarah

Adanya permasalahan di bumi Cendrewasih menimbulkan problematika tersendiri dalam konteks pemahaman kebangsaan bagi kedaulatan Republik Indonesia. Sejarah mencatat bahwa awal mula permasalahan yang terjadi di Papua dikarenakan ada perbedaan antara pihak Indonesia dengan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada akhir tahun 1949.

Dalam perundingan tersebut, pihak Indonesia dan Belanda tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai wilayah kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, guna menghadapi politik dekolonisasi dari Pemerintah Belanda, Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (Trikora), sehingga Belanda menandatangani Perjanjian Newyork pada 15 Agustus 1962, yang berisikan pengalihan adminstrasi di Irian Barat kepada United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) pada 10 Oktober 1962, dan pada akhirnya pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

Dari hasil penandatanganan tersebut, Indonesia berkewajiban melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), yang pada akhirnya dengan hasil yang diterima oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 2504 (XXIV) pada 19 November 1969. Dengan demikian, dalam persepektif hukum internasional, sejak saat itu Irian Jaya resmi menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun, kader-kader nasionalis Papua yang dahulu membutuhkan Pemerintah Belanda berusaha membujuk organisasi atau perkumpulan putra-putri Irian Barat untuk menghimpun kekuatan dalam bentuk gerakan bawah tanah, bertujuan untuk memperjuangkan Papua atau Irian Jaya terlepas dari Pemerintahan Belanda dan Pemerintahan Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dimulai pada 26 Juli 1965, dipimpin oleh Sersan Mayor Permanes Ferry Awom (Mantan Anggota Batalyon Sukarelawan Papua/Papua Vrijwillegers Korps/PVK) ciptaan Belanda.

Sejak awal berdiri, OPM sering melakukan tindakan militan yang dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberontakan yang bertujuan ingin memisahkan diri dari NKRI, hingga pada akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa baik dari penduduk sipil maupun militer. Bahkan OPM berusaha mempropaganda masyarakat internasional agar mendukung gerakan free West Papua dengan berbagai cara, seperti salah satu perwakilan OPM yakni Benny Wenda yang selalu menyuarakan isu pelanggaran HAM di tanah Papua.