Eksodus Ratusan Mahasiswa Papua Disebabkan Oleh Provokasi dan Hoax

Eksodus Ratusan Mahasiswa Papua Disebabkan Oleh Provokasi dan Hoax

Karena terkena hasutan dari Organisasi Papua Merdeka, ratusan mahasiswa Provinsi Papua dan Papua Barat telah meninggalkan berbagai kota tempat mereka mengenyam pendidikan untuk kembali ke daerah asal, ini terjadi sebulan setelah peristiwa di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Dari laporan yang kami terima, bahwa lebih dari 800 mahasiswa Papua dan Papua Barat yang sedang belajar di daerah-daerah di seluruh Indonesia kembali ke Papua dan Papua Barat, jumlah mereka dilaporkan sekitar 835 orang.

Pulangnya para mahasiswa asal Papua dan Papua Barat ini disinyalir karena adanya hasutan dan ancaman yang mengatakan bahwa jika masih ada mahasiswa yang belajar di luar Papua akan dibantai, ancaman itu dikabarkan berasal dari kelompok kriminal bersenjata KKB. Karena ancaman itulah para mahasiswa merasa takut dan meninggalkan daerah tempat mereka menuntut ilmu.

Ancaman tak hanya sebatas itu, KKB juga mengancam tidak akan bertanggung jawab jika para mahasiswa itu masih tetap ingin kuliah di luar Papua. KKB ingin semua mahasiswa harus belajar di Papua. Mereka menganggap orang luar Papua selalu melakukan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua.

Sungguh ironis memang, di sisi lain para mahasiswa ingin menuntut ilmu, disisi lain mendapat hasutan dan ancaman. Melihat fenomena itu, MRP meminta seluruh mahasiswa asal Papua yang belajar di luar pulau untuk pulang dan melanjutkan studinya di Papua.

Dengan ini menyerukan kepada mahasiswa Papua, bila tidak ada jaminan keamanan dan kenyamanan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan aparatur TNI/Polri di setiap kota studi, maka diserukan, para mahasiswa untuk dapat kembali melanjutkan dan menyelesaikan studinya di Tanah Papua,

Soal nasib para mahasiswa Papua dan Papua Barat yang kembali ke daerah asal, Timotius Murib mengatakan studi mereka akan dilanjutkan di tanah Papua dan biayanya ditanggung pemerintah.

"Ini wilayah Indonesia, tentu saja biayanya ditanggung oleh pemerintah. Anak-anak ini tidak boleh dibiarkan jadi harus ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah harus memikirkan, mereka ini pulang karena ada sebab akibat. Ya pemerintah provinsi akan tanggung itu," kata Timotus.