OPM Adalah Negara Boneka Peninggalan Belanda

OPM Adalah Negara Boneka Peninggalan Belanda

Pada tahun 1960-1963 terjadi konflik bersenjata antara militer Indonesia dan militer Belanda untuk memperebutkan Irian Jaya (Papua). Konflik militer dalam skala besar nyaris pecah setelah RI mengerahkan pasukannya secara besar-besaran dalam Operasi Jaya Wijaya demi menggempur pasukan Belanda.

Sebelum konflik pecah dalam bentuk peperangan secara terbuka, Belanda memilih menyerahkan Irian Barat secara damai melalui PBB pada 1 Mei 1963. Namun, sebelum menyerahkan Irian Barat ke pangkuan RI, Belanda telah melakukan langkah licik dengan secara diam-diam membentuk negara boneka Papua.

Belanda bahkan membentuk pasukan sukarelawan lokal bernama Papua Volunteer Corps ( PVC) yang sudah terlatih baik dan sempat bertempur melawan pasukan RI ketika melancarkan Operasi Trikora.

Ketika Belanda menyerahkan Irian Barat, secara sengaja Belanda rupanya tidak membubarkan negara boneka Papua yang saat itu dipimpin warga lokal. Pasukan PVC juga tidak dibubarkan dan banyak di antaranya yang masuk ke hutan. Mereka kemudian membentuk pasukan perlawanan (pemberontak) yang kemudian dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Pada tahun 1964-1967 OPM bersama 14.000 warga di bawah pimpinan Lodewijk Mandatjan masuk hutan di daerah Kepala Burung dan melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan PD II. Pada 28 Juli 1965, terjadi serangan ke asrama Yonif 641/ Cenderawasih Manokwari sehingga mengakibatkan tiga anggota TNI gugur dan empat lainnya luka-luka.

Tahun 1967 pasukan baret merah RPKAD yang sekarang menjadi Kopassus, diturunkan untuk menangani pemberontakan dan kekacauan dengan cara pendekatan perang serta non perang. Tapi pendekatan non perang yang dilakukan secara persuasif dengan cara menghargai adat istiadat setempat ternyata lebih berhasil.

Mandatjan bersama semua pengikutnya pun keluar hutan dan secara suka rela mau bergabung dengan NKRI. Pendekatan persuasif terus dilakukan TNI ketika terjadi gangguan keamanan di Papua hingga saat ini. Para pengacau keamanan di Papua umumnya masih membawa-bawa nama OPM ‘warisan’ Belanda agar mendapat perhatian secara internasional.

Mereka juga kerap menyerang para pekerja freeport dalam upaya ‘cari perhatian’. Tapi pemerintah RI tidak mau terkecoh dan menyebut para pengacau keamanan itu sebagai Kelompok Keriminal Bersenjata (KKB) saja. Penanganannyapun diupayakan secara persuasif dan hanya mengerahkan polisi dan bukan merupakan operasi militer.

Apalagi motivasi KKB melakukan tindakan kriminal adalah karena masalah ekonomi, bukan politik. Untuk itu, Pemerintah RI pun telah berupaya membangun Papua sehingga mengalami perbaikan secara ekonomi termasuk ‘memanfaatkan’ saham Freeport demi membangun Papua.