Pertamina Bangun SPBU di Seluruh Pedalaman Papua

Pertamina Bangun SPBU di Seluruh Pedalaman Papua

PT Pertamina (Persero) bersama anak perusahaannya PT Patra Logistik menjalin kerja sama dengan enam pemerintah kabupaten (Pemkab) di Provinsi Papua. Kerja sama itu dilakukan untuk mempercepat pembangunan jobber atau terminal bahan bakar minyak di Kabupaten Asmat.
.
Kemudian, pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di sejumlah titik pedalaman Papua. “Intinya dari pertemuan ini, agar masyarakat bisa menikmati BBM satu harga, sama seperti di daerah lain,” ujar Gema Iriandus Pahalawan (GM PT Pertamina MOR VIII Maluku dan Papua) dalam keterangan tertulis, Kamis (16/01/2020).
.
Pembangunan jobber mini di Kabupaten Asmat dilakukan untuk mempermudah distribusi BBM ke sejumlah wilayah yang cukup sulit dijangkau. PT Patra Logistik sebagai anak usaha Pertamina akan membantu pemerintah daerah dalam hal penyaluran BBM di enam kabupaten tersebut.
.
Selain itu, Pertamina akan membangun beberapa lembaga penyalur di wilayah yang sudah disepakati dengan para bupati. “Dengan demikian, BBM bisa disalurkan ke masyarakat dengan harga yang terendah, sekaligus mencegah kelangkaan BBM,” kata Gema.
.
Enam kabupaten yang menjalin kerja sama dengan Pertamina adalah, Kabupaten Puncak, Asmat, Yalimo, Mamberamo Tengah, Yahukimo dan Tolikara. Untuk pembangunan SPBU, Pertamina dan Patra Logistik bersama 6 Pemda tersebut akan melakukan pemetaan, untuk menentukan titik yang tepat untuk didirikan lembaga penyalur.
.
Sementara itu, Willem Wandik (Bupati Puncak) menyatakan, wilayahnya sangat membutuhkan tambahan lembaga penyalur BBM, karena saat ini di Kabupaten Puncak hanya ada satu SPBU mini.
.
Keberadaan SPBU mini di Distrik Ilaga tidak bisa membawa pemerataan distribusi BBM ke seluruh wilayah Puncak. Akibatnya, di distrik lain, harga BBM masih tinggi, bahkan jauh dari harga yang ditetapkan pemerintah.
.
“Kami sangat gembira menyambut kerja sama ini. Berarti kelangkaan BBM di daerah tidak terjadi. Masyarakat dalam waktu dekat menikmati BBM dengan harga normal,” kata Willem. Menurut Willem, pemerintah daerah juga akan mudah untuk mengawasi pengecer-pengecer ilegal yang selama ini bermain dengan harga BBM.