Mahfud MD: Pemekaran Daerah di Papua Baik Secara Politik dan Ekonomi

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyadari pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo berlangsung moratorium pemekaran daerah.

Moratorium diberlakukan lantaran sebelumnya banyak pemekaran daerah namun malah tak menyejahterakan masyarakatnya. Selain itu, APBD daerah otonom pemekaran baru justru membebani APBN lantaran anggaran daerahnya terus-terusan disokong pemerintah pusat. Namun, Mahfud menilai pemekaran untuk pegunungan tengah di Papua justru bakal membawa dampak positif.

"Begini, secara umum ada moratorium tapi untuk Papua itu baik secara politis, secara ekonomis, administratif, dan memang diperlukan pemekaran," ujar Mahfud di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta.

Ia mengaku telah membahas wacana pemekaran tersebut dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mahfud mengatakan yang terpenting dalam mengeksekusi pemekaran tersebut ialah jangan sampai memunculkan kecemburuan dari daerah lain.

"Saya sudah bicara dengan Mendagri. Pemekaran akan dilakukan tapi tentu dicari jalan-jalan proseduralnya agar tidak terjadi apa yang disebut kecemburuan. Kalau Papua itu kan memang nampaknya alternatifnya dimekarkan," lanjut Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akan menindaklanjuti usulan pemekaran wilayah di Pegunungan Tengah, Provinsi Papua.

Dalam dialog tersebut, Kepala Negara menyatakan pemekaran wilayah di seluruh Indonesia sedang dalam moratorium atau penangguhan. Hal tersebut disebabkan banyaknya usulan pemekaran, baik dari provinsi maupun kabupaten atau kota.

Meski demikian, Jokowi mengatakan khusus untuk wilayah Pegunungan Tengah, Papua, usulan pemekaran wilayah akan ia tindak lanjuti. Presiden menyebut, hal tersebut akan menjadi pekerjaan rumah baginya setelah pulang dari Papua.