Pentingnya Pemekaran Wilayah Papua dan Papua Barat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri membuka pintu pemekaran Papua, yaitu pemekaran yang diusulkan, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dimana usulan Kepala Negara ini juga direspons positif oleh Komisi II DPR RI.

Presiden Jokowi menyatakan pemekaran wilayah Provinsi Papua masih butuh kajian mendalam dan aspirasinya sudah diterima oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jokowi tidak menutup pintu usulan pemekaran wilayah Papua, baik untuk Papua Selatan maupun Papua Tengah. Menurutnya, usulan tersebut merupakan aspirasi yang muncul dari bawah.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengharapkan pemerintah pusat segera mencabut moratorium atau penangguhan pemekaran wilayah Papua, dan menginginkan pembentukan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya dikabulkan, apalagi sudah pernah dikeluarkan Ampres [amanat presiden] pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Papua Barat disebut mendukung pembentukan provinsi Papua Barat Daya. Persyaratan pembentukan dikatakan sudah lengkap dan masyarakat menyambut baik rencana itu. Dominggus juga berharap semua pihak di Papua mendukung perjuangan pemekaran provinsi ini. Dia bilang saat ini ada pihak yang berjuang sendiri untuk pemekaran serta ada pula lembaga yang mengaku sanggup membantu merealisasikan pemekaran provinsi.

Dominggus menyebut pihaknya tidak bisa mengeluarkan anggaran untuk mendukung kelompok yang memperjuangkan pemekaran namun tidak jelas.

Pemprov Papua Barat dijelaskan telah membentuk wadah yang dipimpin Wali Kota Sorong dibantu para bupati di wilayah Sorong Raya. Wadah inilah yang diberi kepercayaan untuk terus berjuangkan pemekaran provinsi.

Dukungan pemekaran Papua dan Papua Barat juga dikemukakan Bupati Puncak, Papua, Willem Wandik menilai seharusnya terdapat enam provinsi di wilayah Papua. Ia menyebut perlu dilakukan pemekaran lagi empat provinsi. Saat ini baru ada dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat.

"Efektif harus dibentuk baru itu empat, jadi (yang lama) Provinsi Papua dan Papua Barat. Barunya dibentuk empat, jadi total enam provinsi," kata Willem.

Willem menyatakan pemekaran wilayah Papua sangat penting dan strategis bagi kepentingan masyarakat setempat. Menurutnya, pemekaran juga mempersempit jarak masyarakat dengan pemerintahan daerah masing-masing.