Para Tokoh Dukung Otsus Papua Dilanjutkan

Para tokoh dari wilayah pesisir dan pegunungan di Kota Jayapura, Papua mendukung pemerintah pusat melanjutkan pemberian dana Otonomi Khusus atau Otsus untuk provinsi paling Timur Indonesia itu.

Kucuran dana Otsus ke Papua sejak 20 tahun silam, dinilai perlu dilanjutkan untuk membangun Bumi Cenderawasih, agar sejajar dengan wilayah lain di Indonesia.

Ondoafi Sosir, Boas Asa Enoch mengatakan Otsus bagi Papua merupakan kewenangan khusus yang diberikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Pemberian Otsus agar Provinsi Papua dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar warga asli Papua.

“Anggaran Otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun 2000 hingga 2020 terus meningkat,” kata Boas Asa Enoch.

Menurutnya, dana Otsus difokuskan pada empat program prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini dianggap sebagai bukti perhatian pemerintah pusat terhadap Papua begitu besar.

Ia mencontohkan beberapa keberhasilan Otsus, di antaranya dalam bidang pendidikan, ada ribuan anak asli Papua dikirim sekolah keluar negeri. Misalnya ke Australia, Selandia Baru, Jerman, Belanda, Amerika, Afrika, Cina, Jepang dan sejumlah negara di Asia.

“Berbagai infrastruktur prasarana dan sarana transportasi sektor perhubungan darat, laut dan udara. Di Provinsi Papua, misalnya pembangunan Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil hingga Bandara Nabire Baru, Bandara Mopah di Merauke, juga perbaikan Bandara Sentani,” ujarnya.

Selain itu kata Boas Asa Enoch, jalan trans Papua sepanjang 1.071 KM telah tersambung dan terus dilalukan peningkatan kondisi jalan.

Katanya, seperti pemberitaan berbagai media, kini jalan trans Papua sepanjang 743 kilometer telah beraspal. Sisanya masih dalam tahap pengkerasan tanah.

“Ini terbukti memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, dengan semakin murahnya harga barang-barang kebutuhan pokok,” ucapnya.

Melihat perkembangan pembangunan Papua yang semakin baik, maka para tokoh masyarakat adat Papua dari daerah di pesisir dan pegunungan mendukung pelaksanaan Otsus, dan mendorong perintah pusat tetap melakukan evaluasi penerapannya.

Dengan evaluasi, manfaat yang selama ini telah dirasakan dapat ditingkatkan lagi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua, sehingga menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Ketua Rayon V Rukun Jawijaya atau Lapago di Jayapura, David M Hubi mengatakan belasan kabupaten di wilayah pegunungan masih banyak ketertinggalan. Untuk itu, perlu sentuhan pembangunan lewat Otsus yang diberikan pemerintah.

“Kami inginkan pembangunan setara, sama dengan daerah lainnya karena sauadara kami di gunung masih ada yang tertinggal. [Sekira] 14 atau 16 kabupaten di gunung itu perlu dimekarkan menjadi provinsi Pegunungan Tengah Papua agar bisa membangun dalam segala bidang,” kata David Hubi.

Katanya, kalau ada pihak pengaja mengembangkan isu tolak Otsus, itu merupakan hal keliru karena yang terjadi kini masyarakat di pegunungan masih ada yang belum berpakaian (hanya mengenakan pakaian tradisional).

“Saya selaku orang tua, karena Otsus kita bisa tahu hitung uang atau pegang uang karena sekolah. Jika dibandingkan dengan sebelum kebijakan Otsus diberlakukan, itu belum terjadi. Kan aneh jika ada yang menolak,” ucap Hubi.

Dalam pernyataan tokoh pesisir dan pegunungan di Kota Jayapura, juga hadir Sekretaris Peradilan Dewan Adat Suku Sentani (DASS) Philipus Deda, Wakil Ketua DASS Yakob Fiabetauw, Kepala Suku Lapago wilayah Yapis Jayapura Ernest Tabuni, Kepala Suku Lapago wilayah Entrop Andius Tabuni dan Kepala Suku Lapago wilayah Angkasa Waila.