Kesejahteraan di Papua Terjadi Peningkatan

Pendekatan yang dilakukan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kesejahteraan, sekaligus untuk mengurangi kesenjangan antara Papua dan provinsi lain adalah dengan pemberian kebijakan Otsus. Dalam otsus, diberikan kewenangan lebih ke daerah, sekaligus juga terdapat penghormatan hak dasar orang asli Papua. Masyarakat pun terlibat langsung dalam mengawasinya.

Jika pun ada kekurangan, juga penolakan, hal wajar sebagai bagian kritik agar Otsus lebih baik. Hal itu semata perbedaan perspektif yakni pusat berpikir bahwa Otsus untuk kesejahteraan masyarakat Papua sementara pihak lain melihat belum optimal. Padahal, dana besar sudah digulirkan.

Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Albert Ali Kabiay, menambahkan, Otsus hadir untuk menjawab permasalahan di Papua. Otsus lahir sebagai antitesis yang ketika orde baru semua sentralistrik.

Otsus penting bagi perkembanganan sumber daya manusia , kesehatan, perkembangan ekonomi di Papua. Dengan kewenangan besar, seharusnya menjadi pijakan bagi orang asli Papua untuk menyejahterakan daerah dan masyarakat.

Ia menilai, pemuda Papua harus berpikir secara luas, tidak semata melihat satu sisi saja mengingat dampak positif otsus juga besar. Dana besar dikucurkan sudah mencapai Rp 127 triliun. Jika digunakan dengan bijak, dengan baik maka dana akan bermanfaat bagi perkembangan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lainnya.

Ia mendorong agar ada transparansi dari pemerintah provinsi terkait dana Otsus juga perbaikan dari sisi distribusi anggaran Otsus di daerah mengingat untuk lokasi daerah pesisir dan pegunungan berbeda. Apalagi saat ini meski sudah diberi kewenangan dan dana besar indeks pembangunan manusia Papua masih cukup tertinggal meski dari tahun tahun membaik.

“Karena itu, harus jadi atensi untuk bersatu mendorong agar ke depan Otsus terus bergulir, apalagi ada tambahan lagi di DAU , berarti ini ada suatu perhatian dari pusat supaya ada pemerataan pembangunan di Papua. Sebagai pemuda asli papua, semoga dana digunakan transparan, sehingga ada kepercayaan dari orang Papua kepada pemerintah provinsi,” tegasnya.

Dalam kesempatan sama, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw,menjelaskan, Otsus merupakan tindakan afirmatif pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di Papua. Apalagi, dari berbagai sektor, Papua masih tertinggal dari provinsi lain.

Otsus, kata Mathius, salah satu solusi, percepatan, untuk pemerataan, sekaligus jalan tengah. Ia yakin, Otsus akan terus berlangsung hanya perlu evaluasi dan merupakan hal wajar agar pelaksanaan bisa lebih baik lagi.

Yang pasti, kabupaten/kota menerima dana Otsus juga setelah sebelumnya dikurangi di tingkat provinsi. Namun Jayapura berupaya agar dana Otsus bisa maksimal mendorong keterlibatan masyarakat untuk makin mandiri, berdaya, mampu memperkuat kebudayaan.

Kalau pun ada respons negatif terkait Otsus, ia melihat hal wajar. Namun ia mendorong agar pemerintah provinsi untuk lebih terbuka, transparan, sekaligus mau berkolaborasi untuk mengevaluasi Otsus bersama-sama. Tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kalau ada keterbukaan, bisa diselesaikan secara baik, untuk berikutnya bisa diperbaiki. Bagi kami di daerah, setiap tahun dapat tahun Rp 40/Rp100 miliar, difokuskan sektor kesehatan pendidikan infrastruktur dasar dan afirmasi lain. Kabupaten Jayapura memberi ruang luar biasa untuk masyarakat adat, ada upaya kebangkitan adat dengan dana afirmasi yang sedikit itu,” ujarnya.

Ia mengingatkan, jangan sampai orang sibuk mengurus uang Otsus, namun isinya tidak, dalam hal ini bagaimana mengangkat semua potensi orang asli Papua. UU Otsus mejuga lahirkan Perdasus, itu juga memberi ruang untuk perlindungan dan keberpihakan pemberdayaan orang asli papua, sesuai potensi sumber daya yang dimiliki.

Evaluasi Otsus hal lumrah, karena suatu kebijakan mesti dilihat kembali untuk diperbaiki, dan wajar dan pemerintah daerah Jayapura dukung untuk Otsus bisa berjalan lebih baik lagi.

Sumber : https://www.beritasatu.com/nasional/697151/otsus-penting-untuk-dorong-perkembangan-sdm-papua