Otsus, Terobosan Besar Negara Majukan Orang Asli Papua

Kebijakan otonomi khusus atau Otsus Papua menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih. Penerapan Otsus sebagai jalan terbaik untuk membangun Papua, baik secara fisik maupun sumber daya manusianya.
 
Sejak 2002 hingga 2020, Provinsi Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana Otsus hingga mencapai Rp126,99 triliun. Sejak 2002, dana yang diberikan sebesar Rp1,38 triliun dan meningkat setiap tahun hingga pada 2020 menjadi Rp13,05 triliun.
 
Wakil Ketua Stering Komite Tim Penyusunan Otonomi Khusus Papua 2001 Balthasar Kambuaya mengatakan otsus bertujuan untuk menyejahterakan orang asli Papua.

"Tujuan Otsus waktu itu ingin Papua keluar dari kemiskinan, memerdekakan Papua dari ancaman kemiskinan, belenggu ketertinggalan, ketakutan, penindasan, disktriminasi," ujar Balthasar.
 
Dia berharap otsus ke depan dapat memberi perlindungan pembedayaan orang asli papua. "Otsus membawa perubahan radikal bagi Papua, harus diakui bahwa 18 tahun berjalan, ada yang berhasil dan belum, memang perlu diperbaiki. Namun setidaknya 75 persen otsus itu sudah berhasil," ucapnya.  

Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo menambahkan Otsus lahir agar orang Papua menjadi tuan di daerah sendiri, menjadi harapan dan solusi.
 
Pemerintah Pusat juga telah membangun infrastruktur di Papua. Kalau ada penilaian Otsus gagal, bukan karena Otsus itu sendiri namun lebih karena pejabat daerah tak transparan dan tak bisa menjalankan Otsus.
 
"Bukan otsus gagal, tapi lebih karena pejabat yang tidak bisa mengeksekusi menjalankan amanat karena secara konsep Otsus sudah bagus," tegasnya.  
 
Sementara itu Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, memastikan Otsus sudah memberi manfaat besar. Banyak anak muda Papua bisa sekolah ke luar negeri. Akses kesehatan yang lebih baik. Sayangnya, berbagai kelebihan itu, tidak disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah provinsi.
 
Meski masih ada kekurangan, kehadiran Otsus memberi manfaat besar yang difokuskan untuk empat program prioritas. Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu menjadi bukti, bahwa perhatian Pemerintah Pusat ke Papua begitu besar.  
 
"Kita belum pernah evaluasi assessment tapi sudah sampai pada kesimpulan gagal tak beri manfaat, ini kekeliruan besar dan dikampanyekan massif kelompok antinegara," kata Thomas.

#PapuaIndonesia
#DukungOTSUS