Pemekaran Wilayah Papua Demi Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah berencana untuk kembali memekarkan wilayah Papua. Selain menjadi aspirasi masyarakat, pemekaran wilayah di Papua dianggap penting, guna melancarkan percepatan pembangunan dan solusi untuk memeratakan kesejahteraan.

Pemekaran terhadap suatu wilayah dipandang sebagai sebuah inovasi guna mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas serta kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah ini  merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengurangi rentang kendali pemerintah sehingga dinilai akan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah serta pengelolaan pembangunan.

Fungsi dari pemekaran suatu wilayah ini adalah, keinginan untuk menyajikan pelayanan kepada publik secara lebih baik, yang dilihat dari wilayah kewenangan terbatas maupun terukur. Melalui sistem ini diharapkan wilayah pelayanan menjadi lebih luas, namun tetap dalam perencanaan pembangunan daerah dengan skala lebih tersekat. Sehingga pelayanan khalayak ramai akan kebutuhan lokal akan lebih tersedia.

Berdasarkan fungsi tersebut, pemerintah menyetujui rencana pemekaran wilayah di Bumi Cendrawasih sebagai langkah awal pemerataan kesejahteraan. Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat diharap dapat memberikan dukungan terhadap terobosan ini. Menurut pendapat Ketua Umum Bakor Cilangkahan Eri Djuhaeri pihaknya menyatakan bahwa, pemekaran suatu wilayah ini akan memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan juga pengangguran.

Pendapat serupa turut diungkapkan oleh Tito Karbavian, selaku Menteri Dalam Negeri. Dirinya menyatakan bahwa rencana pemekaran wilayah Papua bertujuan guna mempercepat pembangunan disana. Tito mengatakan pemekaran Papua ini merupakan salah satu aspirasi masyarakat  yang menghendaki adanya pembangunan secara merata di tanah tumpah darah mereka. Selain itu, mereka juga menginginkan wilayahnya menjadi lebih aman dari tindak kriminalitas.

Dirinya menambahkan bahwa saat melakukan kunjungannya kemarin di tanah Papua,  sempat terjadi komunikasi dengan Gubernur Papua. Gubernur Papua juga turut menyetujui jika pemekaran dilakukan. Yakni, di wilayah yang meliputi Merauke, Mapi, Asmat, Boven hingga Digul. Terpilihnya wilayah tersebut dikarenakan telah memiliki lima kabupaten maupun kota. Hal itu merupakan syarat utama guna melakukan pemekaran. Disebutkan pula di Papua terdapat tujuh suku besar meminta rencana ini segera dilaksanakan, dan tentu saja Gubernur ikut menyetujuinya.

Merujuk pada sejumlah literatur, tolok ukur maju atau tidaknya suatu wilayah dapat dilihat dari bagaimana kesejahteraan penduduknya. Salah satu parameter yang bisa dijadikan dasar wilayah tersebut mengalami kemajuan ialah ketersediaan infrastruktur yang memadai serta mampu menyokong kebutuhan  warganya. Pelayanan infrastruktur yang akseptabel dianggap akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, cakupan infrastruktur itu meliputi rangkaian yang tak terpisahkan. Antara lain ialah, fasilitas pendidikan, sosial budaya, fasilitas kesehatan dan juga lainya. Yang mana peranannya sangat diperlukan oleh masyarakat demi meraih kehidupan yang lebih baik.

Kesejahteraan masyarakat ini juga bukan perkara satu dua hal. Sebab, kemakmuran yang sesungguhnya memiliki rangkaian yang cukup kompleks. Jika pemekaran ini adalah solusi yang tepat, maka tidak ada alasan untuk tak mendukung program ini agar segera dijalankan. Banyaknya keluhan akan minimnya kesejahteraan yang dirasakan masyarakat Bumi Cendrawasih ini dianggap sebagai latar belakang Presiden Jokowi untuk bersegera melancarkan rencana  pemekaran.

Dengan demikian, percepatan pembangunan wilayah melalui pemekaran ini dinilai cukup efektif. Mengingat, insfrastruktur pendukung tentu akan dimaksimalkan penyediaannya. Sehingga kedepanya tak akan ada lagi kesenjangan yang muncul akibat tidak meratanya roda pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Papua dimaksudkan agar bisa "merdeka" layaknya wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.

Sumber : https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/11/01/164136/pemekaran-wilayah-papua-demi-pemerataan-pembangunan