Kapolda Papua; Jangan politisasi keberadaan TNI-Polri di Nduga

Kapolda Papua; Jangan politisasi keberadaan TNI-Polri di Nduga

Wakil Bupati Nduga Wentius Namiangge mengancam akan menempuh suaka politik bila pemerintah pusat tidak menarik pasukan nonorganik. Ia juga meminta  ada kejelasan penanganan pengungsi Nduga.

"Saya tunggu 12 bulan, kalau pemerintah pusat tidak mau mendengar lagi untuk menarik anggota TNI-Polri, saya akan melakukan suaka politik keluar," kata Wentius di Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, Senin (24/2).

Wentius mengaku telah bertemu petinggi TNI-Polri dan Menko Polhukam Mahfud MD untuk berkoordinasi. Namun, kata dia, belum ada keseriusan dari pemerintah pusat dalam menyelesaikan masalah di Nduga.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen menyayangkan ancaman Wakil Bupati Nduga. Wentius dinilai melalaikan tanggung jawab sebagai pejabat negara. Pihaknya segera memanggil Wentius untuk mengklarifikasi ancaman tersebut.

Menganggapi ocehan Wakil Bupati Wentius, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menegaskan personel TNI-Polri di Nduga, Provinsi Papua, tidak akan ditarik dari wilayahnya. Pasalnya, masih ada kelompok bersenjata di wilayah tersebut.

Keberadaan personel TNI-Polri nonorganik di Nduga sebagai dampak dari insiden 2 Desember 2018  yang menewaskan 17 karyawan PT Istaka Karya. Hingga kini, nasib empat orang lainnya pun belum diketahui.

Kapolda Papua menegaskan keberadaan aparat keamanan di Kabupaten Nduga itu semata-mata untuk penegakan hukum, mengingat kelompok bersenjata di sana sering kali menyerang warga sipil dan personel TNI-Polri.

Pada Rabu (26/2) terjadi lagi kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) hingga menyebabkan satu anggota Brimob terluka.

"Dengan adanya insiden kontak tembak hingga menyebabkan anggota kami terluka, apa pasukan harus ditarik dan jaminan apa yang diberikan pemda," ungkap Paulus.

Setelah situasi kondusif, masyarakat melaporkan ada  dua warga yang terkena tembakan. Diduga keduanya terkena peluru nyasar.

Dalam menanggapi desakan Wakil Bupati Nduga agar aparat keamanan nonorganik ditarik, mantan Kapolda Sumut itu malah balik bertanya di mana Pemkab Nduga selama ini karena kelompok bersenjata masih terus menyerang aparat keamanan.

"Jangan politisasi keberadaan TNI-Polri di Nduga karena yang menjadi korban juga aparat keamanan," cetus Kapolda.