Tokoh Adat dan Masyarakat Papua - Papua Barat Menolak HUT OPM
Menjelang tanggal 1 Desember 2019, Pihak OPM dalam hal ini ULMWP, KNPB dan Sempalannya ramai menyebarkan ajakan memperingati perayaaan HUT OPM. Perayaan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diklaim pada 1 Desember, ternyata tidak mendapatkan sambutan dari masyarakat Papua maupun Papua Barat. OPM masih dianggap sebagai kelompok makar yang sering menyengsarakan masyarakat dan menghambat pembangunan.
.
Tokoh Adat, Wakil Gereja serta Masyarakat Papua dan Papua Barat ramai-ramai menolak perayaan HUT OPM. Bahkan, mereka memberikan teguran kepada kelompok manapun yang akan menggelar aksi memperingati HUT OPM pada 1 Desember 2019.
.
Sebabnya masyarakat Papua dan Papua barat tidak ingin menjadi korban provokasi dan tidak ingin melakukan tindakan yang masuk ke ranah makar. Mereka semakin sadar bahwa kerusuhan yang terjadi belakangan ini juga adalah akibat provokasi dan kabar hoax yang sengaja ditiupkan oleh pihak OPM.
.
Tentu merupakan hal yang miris ketika ada saudara sebangsa dan se-tanah air kita ditipu oleh oknum yang tidak bertanggunjawab yang menggembar-gemborkan isu untuk terus menyuarakan referendum bagi Papua.
.
Padahal, Papua sudah menjadi bagian yang Sah dan tidak terpisahkan dari NKRI dan diakui oleh hukum Internasional. Jiwa Raga Papua adalah merah putih, segala sesuatu yang melawan kedaulatan merah putih tentu harus dilawan. Jika Papua merdeka, maka bukan tidak mungkin Papua akan mengalami kemunduran 2 Abad ke belakang.
.
Sebelumnya, Barisan Merah Putih juga telah menunjukkan sikap penolakan terhadap rencana peringatan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pihaknya berpendapat bahwa kegiatan peringatan HUT OPM tersebut bertentangan dengan peraturan dan dapat menambah keresahan masyarakat Papua.
.
Terlebih, Kita tentu wajib memahami, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menolak rencana referendum Papua, dan memutuskan Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat.
.
Keputusan tersebut disampaikan oleh Duta Besar/Wakil Tetap Indonesia untuk perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Dian Triansyah Djani di Jenewa, Hasan Kleib.
.
Pada 10 September 2019, di New York, wakil tetap Indonesia untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani bertemu dengan Sekjen PBB, Antonio Gutteres untuk membahas perkembangan situasi terakhir di Papua, dan status kedaulatan Papua dari sudut pandang PBB.
.
PBB juga melihat outcome dari pembangunan Pemerintah pada era Presiden Jokowi di wilayah Papua dan Papua Barat.
.
Atas pengakuan dari PBB tersebut, tentu menjadi sebuah landasan yang kuat bahwa sampai kapanpun Papua tetaplah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Sehingga perayaan HUT OPM sudah tentu perayaan yang tidak sejalan dengan konstitusi dan keputusan Internasional.
.
Para tokoh adat di kabupaten Jayapura dengan tegas menyatakan sikap menolak anggapan segelitir orang yang menyebut 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Bangsa Papua sebab sejarah telah mencatat bahwa Papua sudah menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
.
Tokoh adat Papua lewat pernyataan sikapnya menyatakan sejumlah hal diantaranya, menolak dengan tegas tanggal 1 Desember sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua atau hari TPN-OPM, dan mendeklarasikan bahwa tanggal 1 Mei 1963 sebagai ”Hari kembalinya Irian Barat” ke pangkuan ibu pertiwi NKRI dan hendaklah tanggal tersebut diberlakukan sebagai hari libur untuk seluruh Papua.
.
"Kami menolak dengan tegas seluruh kegiatan dan aktivitas kelompok politik maupun kelompok bersenjata serta ormas-ormas yang tidak pro-NKRI yang bertujuan untuk memecah belah dan merusak rasa persaudaraan kami masyarakat Papua dan Bangsa Indonesia. Kita harus mengingat sejarah bangsa, bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia yang telah diperjuangkan oleh seluruh pahlawan bangsa dari berbagai suku, ras, agama dan bahasa. Selama ini, berbagai kelompok dan ormas yang tidak pro-NKRI telah melakukan kebohongan dan provokasi terhadap masyarakat Papua untuk mendukung Papua memisahkan diri dari Indonesia. Mereka meracuni masyarakat Papua dengan dalih Papua akan lebih maju dan sejahtera jika mendirikan negara sendiri. Padahal ini adalah tipu daya dari kelompok yang ingin menguasai Papua," ujar Ondoafi Waena yang juga sebagai Ketua Barisan Merah putih Papua, Ramses .
.
"Mari kita membangun tanah Papua menjadi tanah yang subur, maju dan damai bagi generasi penerus kita, bagi anak dan cucu kita masyarakat Papua," imbuhnya.
.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayapura, Marthinus Maware, SH Menyampaikan bahwa pihaknya mengutuk segala bentuk politisasi agama dan cara-cara kekerasan TPN OPM yang telah menciptakan situasi di berbagai wilayah di Papua menjadi tidak kondusif. Dinamika politik yang terjadi sekarang ini cenderung menggunakan agama sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik, sehingga telah merusak agama sebagai ranah yang suci, baik, adil dan damai.
.
Sementara itu, Ondoafi Kampung Sosori yang juga Ketua Peradilan Adat Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Boas Assa Enok mendesak pemerintah untuk merubah regulasi dalam prioritas pembangunan di wilayah Papua agar sesuai dengan karakteristik SDM beserta SDA yang ada di wilayah Papua. Selain itu, pemerintah juga harus memberi perubahan khususnya karakter bagi masyarakat di Papua agar dapat membangun daerahnya secara mandiri.
.
Sedangkan, Ondoafi Kampung Putali, Monim mengajak kepada semua pihak, khususnya kepada para mantan pejuang, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku adat, pemuda dan perempuan Papua untuk saling bekerjasama memberantas kelompok separatis yang ingin merugikan masyarakat Papua dengan dalih kemerdekaan dan kesejahteraan yang hanya merupakan tipu daya kelompok separatis dan politik yang merugikan masyrakat.
.
Serta mengajak kepada seluruh masyarakat Papua agar tanggal 1 Desember tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa dengan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.
.
"Kita sebagai bangsa Papua hendaknya mengsyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita berupa kekayaan alam. Dalam bingkai NKRI kita merajut kasih membangun kebersamaan menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai sebagai wujud persatuan kita," cetusnya.
.
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menyebutkan ada ancaman keamanan jelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2019 yang telah mereka peringati sejak tahun 1962.
.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polda Papua telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), salah satunya dengan melakukan pendekatan membangun komunikasi kepada masyarakat dan melakukan cipta kondisi.
.
Untuk itu, Polda Papua membuat agenda berbagai aktifitas, event-event olahraga, kesenian dan arahan-arahan ceramah.
.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat menghindarkan masyarakat Papua dari berbagai provokasi untuk memeriahkan HUT OPM yang dilakukan di markas-markas OPM baik didalam hutan maupun di perkotaan.
.
Padahal, Jika kita mengkaji soal Organisasi separatis tersebut, sungguh mereka sebenarnya bukanlah berjuang atas nama Papua. Mereka adalah segelintir orang yang mengaku Papua Namun sebenarnya sedang dimanfaatkan oleh orang lain atau bisa jadi orang asing atau berkepentingan asing.
.
Ulang tahun OPM sungguh tak perlu mendapatkan dukungan dari siapapun jika kelompok separatis tersebut masih ingin melukai sesama anak bangsa dengan keinginannya untuk lepas dari NKRI. Penghianatan yang mereka lakukan telah menggerogoti kedamaian tanah Papua tersebut. Entah mereka bergerak sendiri atau sudah dimanfaatkan oleh pihak Asing, yang jelas OPM telah banyak melakukan propaganda secara underground melalui media daring untuk memperoleh simpati internasional dengan mengeksploitasi permasalahan ‘HAM’ di Papua.
.
Oleh karena itu, ulang tahun OPM sendiri haruslah diwaspadai. Jangan sampai para pengkhianat NKRI terus-menerus mengancam kedamaian di Bumi Papua. Semua pihak harus bisa bersikap dan bertindak demi Papua yang maju dan damai.
.
Berkaca kepada hal tersebut, maka tidak ada yang menginginkan Papua Lepas dari wilayah Zamrud Khatulistiwa. Karena memang pada dasarnya Papua adalah satu tubuh dengan NKRI ini. Dengan demikian, sebagai masyarakat sudah sebaiknya kita kembali merajut persatuan dan mewaspadai seluruh ancaman yang bermaksud memecah belah Indonesia.
.
Tokoh Adat, Wakil Gereja serta Masyarakat Papua dan Papua Barat ramai-ramai menolak perayaan HUT OPM. Bahkan, mereka memberikan teguran kepada kelompok manapun yang akan menggelar aksi memperingati HUT OPM pada 1 Desember 2019.
.
Sebabnya masyarakat Papua dan Papua barat tidak ingin menjadi korban provokasi dan tidak ingin melakukan tindakan yang masuk ke ranah makar. Mereka semakin sadar bahwa kerusuhan yang terjadi belakangan ini juga adalah akibat provokasi dan kabar hoax yang sengaja ditiupkan oleh pihak OPM.
.
Tentu merupakan hal yang miris ketika ada saudara sebangsa dan se-tanah air kita ditipu oleh oknum yang tidak bertanggunjawab yang menggembar-gemborkan isu untuk terus menyuarakan referendum bagi Papua.
.
Padahal, Papua sudah menjadi bagian yang Sah dan tidak terpisahkan dari NKRI dan diakui oleh hukum Internasional. Jiwa Raga Papua adalah merah putih, segala sesuatu yang melawan kedaulatan merah putih tentu harus dilawan. Jika Papua merdeka, maka bukan tidak mungkin Papua akan mengalami kemunduran 2 Abad ke belakang.
.
Sebelumnya, Barisan Merah Putih juga telah menunjukkan sikap penolakan terhadap rencana peringatan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pihaknya berpendapat bahwa kegiatan peringatan HUT OPM tersebut bertentangan dengan peraturan dan dapat menambah keresahan masyarakat Papua.
.
Terlebih, Kita tentu wajib memahami, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menolak rencana referendum Papua, dan memutuskan Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat.
.
Keputusan tersebut disampaikan oleh Duta Besar/Wakil Tetap Indonesia untuk perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Dian Triansyah Djani di Jenewa, Hasan Kleib.
.
Pada 10 September 2019, di New York, wakil tetap Indonesia untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani bertemu dengan Sekjen PBB, Antonio Gutteres untuk membahas perkembangan situasi terakhir di Papua, dan status kedaulatan Papua dari sudut pandang PBB.
.
PBB juga melihat outcome dari pembangunan Pemerintah pada era Presiden Jokowi di wilayah Papua dan Papua Barat.
.
Atas pengakuan dari PBB tersebut, tentu menjadi sebuah landasan yang kuat bahwa sampai kapanpun Papua tetaplah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Sehingga perayaan HUT OPM sudah tentu perayaan yang tidak sejalan dengan konstitusi dan keputusan Internasional.
.
Para tokoh adat di kabupaten Jayapura dengan tegas menyatakan sikap menolak anggapan segelitir orang yang menyebut 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Bangsa Papua sebab sejarah telah mencatat bahwa Papua sudah menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
.
Tokoh adat Papua lewat pernyataan sikapnya menyatakan sejumlah hal diantaranya, menolak dengan tegas tanggal 1 Desember sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua atau hari TPN-OPM, dan mendeklarasikan bahwa tanggal 1 Mei 1963 sebagai ”Hari kembalinya Irian Barat” ke pangkuan ibu pertiwi NKRI dan hendaklah tanggal tersebut diberlakukan sebagai hari libur untuk seluruh Papua.
.
"Kami menolak dengan tegas seluruh kegiatan dan aktivitas kelompok politik maupun kelompok bersenjata serta ormas-ormas yang tidak pro-NKRI yang bertujuan untuk memecah belah dan merusak rasa persaudaraan kami masyarakat Papua dan Bangsa Indonesia. Kita harus mengingat sejarah bangsa, bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia yang telah diperjuangkan oleh seluruh pahlawan bangsa dari berbagai suku, ras, agama dan bahasa. Selama ini, berbagai kelompok dan ormas yang tidak pro-NKRI telah melakukan kebohongan dan provokasi terhadap masyarakat Papua untuk mendukung Papua memisahkan diri dari Indonesia. Mereka meracuni masyarakat Papua dengan dalih Papua akan lebih maju dan sejahtera jika mendirikan negara sendiri. Padahal ini adalah tipu daya dari kelompok yang ingin menguasai Papua," ujar Ondoafi Waena yang juga sebagai Ketua Barisan Merah putih Papua, Ramses .
.
"Mari kita membangun tanah Papua menjadi tanah yang subur, maju dan damai bagi generasi penerus kita, bagi anak dan cucu kita masyarakat Papua," imbuhnya.
.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayapura, Marthinus Maware, SH Menyampaikan bahwa pihaknya mengutuk segala bentuk politisasi agama dan cara-cara kekerasan TPN OPM yang telah menciptakan situasi di berbagai wilayah di Papua menjadi tidak kondusif. Dinamika politik yang terjadi sekarang ini cenderung menggunakan agama sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik, sehingga telah merusak agama sebagai ranah yang suci, baik, adil dan damai.
.
Sementara itu, Ondoafi Kampung Sosori yang juga Ketua Peradilan Adat Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Boas Assa Enok mendesak pemerintah untuk merubah regulasi dalam prioritas pembangunan di wilayah Papua agar sesuai dengan karakteristik SDM beserta SDA yang ada di wilayah Papua. Selain itu, pemerintah juga harus memberi perubahan khususnya karakter bagi masyarakat di Papua agar dapat membangun daerahnya secara mandiri.
.
Sedangkan, Ondoafi Kampung Putali, Monim mengajak kepada semua pihak, khususnya kepada para mantan pejuang, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku adat, pemuda dan perempuan Papua untuk saling bekerjasama memberantas kelompok separatis yang ingin merugikan masyarakat Papua dengan dalih kemerdekaan dan kesejahteraan yang hanya merupakan tipu daya kelompok separatis dan politik yang merugikan masyrakat.
.
Serta mengajak kepada seluruh masyarakat Papua agar tanggal 1 Desember tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa dengan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.
.
"Kita sebagai bangsa Papua hendaknya mengsyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita berupa kekayaan alam. Dalam bingkai NKRI kita merajut kasih membangun kebersamaan menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai sebagai wujud persatuan kita," cetusnya.
.
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menyebutkan ada ancaman keamanan jelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2019 yang telah mereka peringati sejak tahun 1962.
.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polda Papua telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), salah satunya dengan melakukan pendekatan membangun komunikasi kepada masyarakat dan melakukan cipta kondisi.
.
Untuk itu, Polda Papua membuat agenda berbagai aktifitas, event-event olahraga, kesenian dan arahan-arahan ceramah.
.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat menghindarkan masyarakat Papua dari berbagai provokasi untuk memeriahkan HUT OPM yang dilakukan di markas-markas OPM baik didalam hutan maupun di perkotaan.
.
Padahal, Jika kita mengkaji soal Organisasi separatis tersebut, sungguh mereka sebenarnya bukanlah berjuang atas nama Papua. Mereka adalah segelintir orang yang mengaku Papua Namun sebenarnya sedang dimanfaatkan oleh orang lain atau bisa jadi orang asing atau berkepentingan asing.
.
Ulang tahun OPM sungguh tak perlu mendapatkan dukungan dari siapapun jika kelompok separatis tersebut masih ingin melukai sesama anak bangsa dengan keinginannya untuk lepas dari NKRI. Penghianatan yang mereka lakukan telah menggerogoti kedamaian tanah Papua tersebut. Entah mereka bergerak sendiri atau sudah dimanfaatkan oleh pihak Asing, yang jelas OPM telah banyak melakukan propaganda secara underground melalui media daring untuk memperoleh simpati internasional dengan mengeksploitasi permasalahan ‘HAM’ di Papua.
.
Oleh karena itu, ulang tahun OPM sendiri haruslah diwaspadai. Jangan sampai para pengkhianat NKRI terus-menerus mengancam kedamaian di Bumi Papua. Semua pihak harus bisa bersikap dan bertindak demi Papua yang maju dan damai.
.
Berkaca kepada hal tersebut, maka tidak ada yang menginginkan Papua Lepas dari wilayah Zamrud Khatulistiwa. Karena memang pada dasarnya Papua adalah satu tubuh dengan NKRI ini. Dengan demikian, sebagai masyarakat sudah sebaiknya kita kembali merajut persatuan dan mewaspadai seluruh ancaman yang bermaksud memecah belah Indonesia.
Tidak ada komentar