Papua dan Papua Barat Bagian NKRI, Tak Bisa Diganggu Gugat

Mabes Polri menegaskan bahwa Papua adalah wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Polri menyatakan hal itu tak bisa ditawar lagi.

Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda mengklaim telah mendeklarasikan kemerdekaan Papua pada 1 Desember lalu.

"Ini sudah final, tidak ditawar-tawar lagi," ucap Karopenmas Polri Brigjen Awi Setiyono.

Ihwal gelagat Benny Wenda, Awi menerangkan bahwa deklarasi itu hanya sebatas propaganda dan provokasi. Terlebih, Benny Wenda juga menetap di Inggris, tidak di Papua.

Oleh karena itu, Awi meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Pemerintahan di Papua pun sejauh ini tidak ada kendala dan berjalan sebagaimana mestinya.

"Di Papua 1 Desember situasi pemerintahan berjalan dengan lancar, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan," ucapnya.

Sejauh ini, lanjutnya, pemerintah Indonesia juga tidak bisa menjerat hukum Benny Wenda yang kini menjadi warga negara Inggris.

"Dia memang di luar negeri, bagaimana. Itu propaganda. Jadi perlu diketahui bersama, kasus yang lama yang bersangkutan juga dapat suaka dari UK (United Kingdom) kan," kata Awi.

"Menurut kacamata Indonesia bahwasannya yang bersangkutan kan kriminal, tapi dari UK memandangnya itu isu politik," tambahnnya.

Sebelumnya, Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan Papua pada 1 Desember kemarin. Dia juga menyatakan diri sebagai Presiden sementara dalam pemerintahan sementara Papua itu.

Benny mengklaim tidak akan patuh terhadap UUD 1945 milik Indonesia. Dia memiliki konstitusi sendiri untuk diterapkan di negara Papua.

"Hari ini, kami mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat. Kami siap mengambil alih wilayah kami, dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta," kata Benny dalam siaran pers yang diunggah di situs resmi ULMWP.