• Breaking News

    Pemkab dan Masyarakat Asmat Ingin Pemekaran Papua Selatan Dipercepat




    Pemerintah Kabupaten Asmat dan masyarakat setempat ingin pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS) dipercepat guna mempercepat pembangunan secara merata.

    "Kami meminta pemerintah pusat untuk mempercepat proses pemekaran ini. Karena ini penting untuk mempercepat pembangunan di Papua," kata Ketua Tim Aspirasi Asmat – Pemekaran PPS, Thomas Eppe Safanpo di Agats, Ibu Kota Kabupaten Asmat.

    Pemerintah Kabupaten Asmat dan masyarakat setempat ingin pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS) dipercepat guna mempercepat pembangunan secara merata.

    "Kami meminta pemerintah pusat untuk mempercepat proses pemekaran ini. Karena ini penting untuk mempercepat pembangunan di Papua," kata Ketua Tim Aspirasi Asmat – Pemekaran PPS, Thomas Eppe Safanpo di Agats, Ibu Kota Kabupaten Asmat

    Ia mengatakan, tujuan dari pembentukan provinsi baru adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat proses pembangunan. Sebab, wilayah Papua terlalu luas sehingga pembangunan tidak berjalan maksimal.

    "Kalau tidak dipecah, bukan soal Gubernur Papua memimpin hanya sekitar 5-6 juta jiwa, tetapi memimpin suatu wilayah yang begitu luasnya sehingga itu tidak efektif mempercepat proses pembangunan," katanya.

    Pemkab Asmat dan masyarakat, katanya, mendukung pernyataan Mendagri untuk membentuk dua provinsi baru di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah.

    "Dan kami secara khusus ingin menyatakan bahwa Papua Selatan sudah sangat siap," tandas Safanpo, yang juga Wakil Bupati Asmat.

    Untuk mendukung kesiapan pemekaran, Bupati Asmat Elisa Kambu telah membentuk tim yang akan berangkat ke Merauke untuk rapat bersama lima kabupaten yaitu Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel, dan Pegunungan Bintang tanggal 27-28 November.

    "Kami akan hadir menyatakan dukungan dan kesiapan seluruh administratif maupun dukungan masyarakat untuk disampaikan selanjutnya kepada Gubernur Papua, DPRP, MRP dan juga Mendagri dan Komisi II DPR RI," jelasnya.

    Tidak ada komentar

    iklan

    TesTer