Ketua DPRP Minta Pemda Jamin OAP Dapat Pelayanan Kesehatan Dana Otsus

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Jhoni Banua Rouw meminta kepada pemerintah daerah (pemda), khusus di pedalaman Papua, agar memberikan jaminan kepada orang asli Papua (OAP) untuk mendapat pelayanan kesehatan yang dibiayai dari dana otonomi khusus (otsus).

Pernyataan Ketua DPRP ini disampaikan usai menghadiri rapat dengar pendapat Komisi V DPRP bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan BPJS Kesehatan yang berlangsung di Hotel Horizon Kotaraja, Kota Jayapura, Senin, 1 Februari 2021.

Menurut Jhoni, rapat dengar pendapat ini, pihaknya bersama mitra bersama-sama mencari solusi agar OAP yang ada di daerah maupun perkotaan mendapat jaminan pelayanan kesehatan secara baik.

“Kita tahu, masih ada uang yang bisa dibiayai semua rakyat Papua. Tapi kita tak bisa lakukan itu karena regulasi lain yang kalahkan kita. Uang kita punya, tapi kita tak bisa biayai itu secara maksimal karena kita wajib beritegrasi dengan BPJS Kesehatan yang ada batasannya,” jelas Jhoni.

Sehingga, kata Jhoni, dalam pertemuan itu pihaknya menawarkan kepada BPJS Kesehatan agar ada misalnya BPJS Otsus atau layanan kesehatan khusus OAP. “Jadi  back-up saja uangnya dari kita mekanismenya kasih lebih ringan. OAP datang tak usah dipersulit administrasi seperti KTP, sebab biasanya sebagian besar mereka tak bawa KTP, seperti di wilayah pegunungan Papua,” paparnya.

Untuk diketahui, kata Jhoni, kesehatan itu sebenarnya ada di UU Otsus karena kesehatan menjadi prioritas dan perlindungan ada di situ. Maka yang perlu dilakukan, perlindungan dan pelayanan yang baik kepada OAP.

“Ini yang selalu membuat UU Otsus ini dianggap tak punya lex specialis, UU Otsus dikalahkan UU sektoral. Ini yang tak boleh, seharusnya pelayanan kesehatan merujuk pada UU Otsus dan wajib OAP mendapat pelayanan kesehatan yang baik,” jelas Jhoni.

Freda Yanne Imbiri selaku Kepala Cabang BPJS  Kesehatan di Kabupaten Jayawijaya mengatakan, sejak adanya KPS integrasi sebenarnya menjadi solusi, dan di Kabupaten Jayawijaya masih kekurangan 126 ribu lebih.

“Artinya kebiasaan masyarakat di Wamena itu datang tanpa membawa identitas, dan dengan adanya 95 persen capaian itu, kami langsung tangani tanpa harus masyarakat ke disdukcapil atau dinas sosial, tapi kami koordinasi dengan sesama petugas,” jelas Freda.

Freda juga meminta agar DPRP mendorong pemda setempat menyiapkan anggaran. Sebab informasi tak semua daerah mendapat alokasi anggaran bagi KPS. “Kalau tak ada integrasi KPS dalam waktu dekat, maka beban anggaran KPS masih terserap. Selama ini seluruh biaya pelayanan rumah sakit kami jamin, yang tak hanya biaya transportasinya saja,” ungkapnya.

Sumber : https://kabarpapua.co/ketua-dprp-minta-pemda-jamin-oap-dapat-pelayanan-kesehatan-dana-otsus/